Respons PDIP soal Pertemuan Sekjen Partai Koalisi Prabowo-Gibran
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Para sekretaris jenderal partai koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran menggelar pertemuan pada malam hari Kamis, 13 Agustus, di rumah dinas Menteri Luar Negeri Sugiono di Jakarta Selatan. Hadir sekjen dari partai seperti Golkar, PKB, Demokrat, PAN, PKS, NasDem, dan partai non-parlemen dalam acara silaturahmi menjelang HUT RI ke-81.
PDIP, yang berada di luar pemerintahan, memberikan respons atas pertemuan itu. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto menyatakan pertemuan semacam itu wajar dan bagian dari proses politik. Ia menegaskan PDIP mendukung pemerintah namun tetap akan mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak tepat.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan absennya PDIP dari pertemuan tersebut konsisten dengan sikap partainya di luar koalisi. Djarot menambahkan PDIP akan terus mendengarkan suara rakyat dan memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Sugiono, selaku tuan rumah, menyebut pertemuan itu sebagai ajang memperkuat komunikasi antarpartai koalisi dan merefleksikan perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran selama hampir dua tahun.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
SINDOnews · 17 Agustus 2026 pukul 20.57
Megawati Tak Hadiri Upacara HUT ke-81 RI di Istana, Hasto: Ibu Punya Misi Khusus untuk Kader PDIP
kumparan · 17 Agustus 2026 pukul 18.03
Hasto Ungkap Alasan Megawati Tak Hadiri Upacara HUT 81 RI di Istana
Media Indonesia · 17 Agustus 2026 pukul 15.04
Ibas Wakili SBY Hadiri Upacara HUT Ke-81 RI di Istana Merdeka
Detik.com · 17 Agustus 2026 pukul 12.37
Megawati Ungkap Alasan Sering Teriakan Merdeka: Masukan dari Para Pejuang
Berita terkait
Tak Hadir di Istana, Megawati Pimpin Upacara HUT RI di Sekolah Partai PDIP
Detik.com · 17 Agustus 2026 pukul 10.11
Sejumlah Ketum Parpol Akan Hadir HUT RI di Istana, Megawati-Paloh Absen
Detik.com · 17 Agustus 2026 pukul 08.16
Megawati Pimpin Upacara HUT ke-81 RI di Sekolah Partai PDIP Besok
CNN Indonesia · 16 Agustus 2026 pukul 18.27
PDIP Akui Dukung PPHN tapi Tolak Amendemen UUD
CNN Indonesia · 15 Agustus 2026 pukul 05.15