Rieke Dorong Bekasi Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM Disabilitas

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendorong Kota Bekasi sebagai percontohan nasional dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi penyandang disabilitas mental dan psikososial. Usulannya meliputi penguatan layanan terintegrasi seperti rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan, fasilitas, dan dukungan anggaran. Rieke menekankan pentingnya klinik psikiatrik di rumah sakit dan puskesmas, serta peran pemerintah pusat dan daerah melalui APBN dan APBD untuk mendanai kebutuhan ini. Kunjungan kerja Komisi XIII dilakukan di Yayasan Galuh, Bekasi, untuk mengawasi pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental.

Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert TP Siagian, menjelaskan pelayanan kepada warga binaan Yayasan Galuh dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan dan RSUD Jatisampurna. Warga binaan mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin setahun sekali dan dukungan bulanan dari puskesmas. Pemkot Bekasi juga sedang mengajukan hibah sebesar Rp 130 juta dan akan menyalurkan bantuan makanan minggu depan. Selain itu, proses pendataan identitas kependudukan warga binaan baru sedang dilakukan secara bertahap dengan melibatkan kecamatan dan kelurahan.