Said Abdullah Dorong APBN 2027 Lebih Berdampak dan Berkeadilan

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menekankan agar APBN 2027 lebih berdampak dan berkeadilan. Dalam evaluasi terhadap pelaksanaan APBN 2025, ia menyatakan bahwa setiap program harus memiliki tujuan yang jelas, dapat diukur dampaknya, dan berkorelasi langsung dengan pertumbuhan, pemerataan, serta keadilan ekonomi. Dengan belanja APBN yang diproyeksikan mencapai Rp 4.097,2 triliun, Said menegaskan pentingnya memberi makna besar atas belanja yang besar tersebut.

Said juga menyoroti beberapa indikator makroekonomi yang perlu dikoreksi karena angka terbaru dari BPS sudah mendekati atau bahkan melampaui target dalam RAPBN 2027. Misalnya, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,8-6,5% dengan usulan 6%, rasio gini saat ini 0,368 sementara target 0,362-0,367, dan tingkat pengangguran terbuka 4,68% dengan target 4,30%-4,87%. Ia juga mempertanyakan target proporsi tenaga kerja formal yang hanya 40,8% padahal pada Februari 2024 sudah mencapai 40,83%.

Di sisi lain, Said mengingatkan pentingnya data akurat untuk kebijakan yang tepat. Ia meminta BPS untuk memvalidasi kembali data, terutama terkait dengan protes warga terkait penempatan di desil. Untuk pendapatan, target kenaikan PPh dan PPN masing-masing mencapai Rp 64,8 triliun dan Rp 132,8 triliun, sementara target PNBP turun dari Rp 575 triliun diproyeksikan menjadi Rp 517,4 triliun. Said berharap kenaikan pajak bersifat alami akibat pertumbuhan ekonomi, bukan dari pemajakan baru yang membebani rakyat. Defisit APBN 2026 diperkirakan mencapai 2,85%, dan ia berharap agar defisit fiskal 2027 ditekan hingga 2,4% sebagai langkah menuju APBN berimbang.