Said Abdullah Bahas Indikator Ekonomi dalam Raker RUU APBN 2027

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyampaikan beberapa catatan dalam Rapat Kerja RUU APBN 2027, termasuk mengusulkan agar pemerintah mengkaji ulang sejumlah indikator ekonomi yang sudah terlalu dekat dengan angka BPS terbaru. Beberapa indikator yang perlu ditinjau ulang meliputi pertumbuhan ekonomi (saat ini 5,8-6,5% di KEM PPKF dan 6% di Nota Keuangan), rasio gini (0,368 saat ini vs 0,362-0,367 yang diusulkan), dan tingkat pengangguran (4,68% saat ini vs 4,30%-4,87% yang diusulkan). Said juga menyoroti bahwa proporsi tenaga kerja formal sudah mencapai 40,7% per Mei 2026, hampir sama dengan target 40,8% di RAPBN 2027, sehingga perlu ditingkatkan.

Said menekankan pentingnya kebijakan moneter yang terukur, terutama mengingat kurs rupiah ditetapkan di Rp 17.500/USD dan dinamika global seperti kebijakan AS dan Tiongkok. Ia juga menyoroti kebutuhan validasi data yang akurat, terutama terkait protes warga terkait posisi sosial ekonomi. Untuk pendapatan negara, Said mengingatkan agar kenaikan pajak bersifat alami akibat pertumbuhan ekonomi, bukan dari pemajakan baru. Target kenaikan PPh mencapai Rp 64,8 triliun dan PPN Rp 132,8 triliun, sementara target PNBP justru turun dari Rp 575 triliun di Outlook 2026 menjadi Rp 517,4 triliun di RAPBN 2027.

Terakhir, Said membahas pentingnya menjaga defisit fiskal 2027 tetap di bawah 2,4% sebagai langkah menuju APBN berimbang. Defisit APBN 2026 diperkirakan mencapai 2,85%, lebih tinggi dari 2,81% tahun sebelumnya. Belanja negara kali ini mencapai Rp 4.097,2 triliun, rekor tertinggi dalam sejarah, sekaligus meningkatkan tanggung jawab untuk meningkatkan pendapatan negara melalui perpajakan dan PNBP.