Sampai Mana Downgrade? Ada yang Tak Boleh Ikut Dipangkas

Fenomena downgrade konsumsi di kalangan kelas menengah Indonesia semakin meluas sebagai respons terhadap tekanan ekonomi. Menurut Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal, kondisi ini disebabkan oleh pendapatan yang relatif stagnan sementara biaya hidup dan kebutuhan terus meningkat akibat inflasi. Kelas menengah mulai menyesuaikan pola konsumsi, seperti memilih produk yang lebih murah, beralih ke bahan bakar dengan RON lebih rendah, hingga menunda pembelian barang besar seperti mobil baru. Faisal menekankan bahwa penyesuaian pengeluaran dengan pendapatan adalah langkah yang tepat di jangka pendek, namun jika berlangsung lama, justru menjadi sinyal bahwa masyarakat perlu mencari cara untuk meningkatkan pendapatan. Data menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia turun dari 57 juta pada 2019 menjadi 46,7 juta pada 2025, meskipun penduduk bertambah sekitar 13 juta orang dalam periode yang sama. Meskipun downgrade konsumsi dianggap perlu, ada pengeluaran yang tidak seharusnya dikurangi. Founder Health Collaborative Center Ray Wagiu Basrowi menegaskan bahwa pangan, khususnya sumber protein hewani seperti daging, telur, dan ikan, serta kegiatan skrining kesehatan, tidak boleh dikorbankan. Studi pada 2021 yang melibatkan lebih dari 3.000 keluarga di Indonesia menunjukkan bahwa keluarga yang berhemat cenderung mengurangi konsumsi protein hewani, yang justru berisiko menyebabkan masalah gizi seperti anemia dan stunting pada anak. Ray menyarankan agar masyarakat memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis pemerintah dan tetap melakukan pemeriksaan rutin di Puskesmas untuk mendeteksi risiko kesehatan lebih awal. Dampak jangka panjang fenomena ini tidak hanya terbatas pada kualitas hidup individu, tetapi juga berpotensi mempengaruhi seluruh sektor ekonomi. Pengamat ekonomi Paramadina Wijayanto Samirin menyatakan bahwa penurunan daya beli kelas menengah akan melemahkan permintaan pada berbagai industri, termasuk kendaraan bermotor, consumer goods, kuliner, hotel, pariwisata, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Jika kondisi ini berlanjut, aktivitas ekonomi akan melambat dan penyerapan tenaga kerja baru semakin terbatas. Wijayanto juga mengingatkan bahwa ketergantungan masyarakat pada pinjaman online, baik legal maupun ilegal, dapat memicu disrupsi ekonomi yang lebih luas. Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah diusulkan untuk menurunkan suku bunga kredit dan mempermudah perizinan usaha guna menciptakan lapangan kerja baru.