Setahun Menjabat, Menteri P2MI Perkuat Pelindungan dan Kualitas PMI

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025, menghabiskan satu tahun pertama kepemimpinannya untuk memperkuat sistem pelindungan dan meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kebijakan Kementerian P2MI difokuskan pada pembangunan ekosistem pelindungan terpadu dari hulu hingga hilir, meliputi proses rekrutmen, penempatan, pekerjaan di luar negeri, hingga kembali ke Indonesia. Upaya ini bertujuan mencegah penempatan nonprosedural dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui penguatan kolaborasi dengan Polri dan pemerintah daerah.

Transformasi kualitas PMI menjadi prioritas strategis, dengan arahan Presiden Prabowo untuk beralih dari dominasi tenaga kerja berkeahlian rendah (low-skilled) ke tenaga kerja berketerampilan menengah hingga tinggi (mid-to-high skilled). Program seperti SMK Go Global dan Asta Mandala SMK Go Global mendukung inisiatif ini melalui pelatihan vokasi, penguasaan bahasa asing, sertifikasi internasional, dan penguatan etos kerja. Program-program ini dirancang untuk memastikan keberangkatan PMI tidak hanya sebagai respons terhadap kesulitan lapangan kerja domestik, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia di pasar global.

Pemerintah juga menekankan pentingnya data akurat mengenai profil, kompetensi, dan kebutuhan PMI untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan intervensi pelindungan. Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan dunia pendidikan, lembaga pelatihan, dan perwakilan Indonesia di luar negeri, menjadi kunci untuk memastikan setiap PMI berangkat secara prosedural, bekerja dengan aman dan bermartabat, serta pulang dengan kesejahteraan untuk keluarga. Visi jangka panjang adalah agar pengalaman bekerja di luar negeri memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.