Survei Poltracking: Mayoritas Publik Nilai Pengangguran Belum Teratasi

Mayoritas publik, 57,3 persen, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum berhasil menurunkan angka pengangguran. Temuan ini berasal dari survei nasional Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 terhadap 1.220 responden di 38 provinsi. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR menyatakan bahwa isu ekonomi, khususnya pengangguran dan harga kebutuhan pokok, menjadi persepsi paling kuat dalam penilaian publik terhadap kinerja pemerintah. Selain itu, 51,6 persen responden menilai pemerintah belum berhasil menciptakan lapangan kerja, sementara hanya 32,2 persen yang merasa pengangguran berhasil ditanggulangi.

Tekanan ekonomi juga terlihat dari kondisi pengeluaran rumah tangga, dengan 62,5 persen responden mengaku pengeluarannya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas responden, 55,6 persen, menilai harga kebutuhan pokok tidak terjangkau dalam satu bulan terakhir. Bahkan, 44,3 persentase ini menjadi persoalan paling banyak dirasakan masyarakat, jauh di atas masalah lainnya. Hanta menjelaskan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok tanpa peningkatan pendapatan menyebabkan daya beli masyarakat menurun.

Menurut Hanta, pemerintah perlu memfokuskan perhatian pada penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Publik memiliki ekspektasi besar agar pemerintah dapat menyediakan pekerjaan dan memulihkan daya beli masyarakat yang tertekan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.