Suyudi Sebut Kritik dari Publik Penting untuk Pembenahan Polri

Calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa kritik publik terhadap institusi kepolisian harus menjadi sinyal untuk melakukan pembenahan. Dalam uji kelayakan dan kepatikan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI, Suyudi menyatakan bahwa kritik berbasis fakta berfungsi sebagai sistem peringatan dini agar Polri dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan. Ia menekankan bahwa tujuan kritik dan reformasi bukan untuk melemahkan Polri, melainkan untuk memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan, serta hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Suyudi juga menyampaikan dukungannya terhadap Komisi Percepatan Reformasi Polri yang sudah dibentuk, sebagai momentum strategis untuk mempercepat proses pembenahan institusional. Jika dilantik, ia berjanji akan melanjutkan proses reformasi dengan keberanian untuk mengakui dan memperbaiki kekurangan yang ada secara menyeluruh. Dalam kesempatan itu, seluruh anggota Komisi III DPR yang mewakili delapan fraksi menyatakan dukungan terhadap nama Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri. Setelah disetujui dalam uji fit and proper test, nama Suyudi akan dibawa ke Paripurna DPR untuk pengesahan resmi, dan kemudian langsung dilantik oleh Presiden dalam rangkaian acara reshuffle kepala kepolisian. Ketua DPR, Puan Maharani, menyampaikan bahwa proses pelantikan diharapkan dapat dilaksanakan setelah penetapan resmi, untuk menghindari terjadinya kekosongan posisi Kapolri. Sehingga, pelantikan diharapkan dapat dilaksanakan setelah proses pengesahan selesai dilakukan oleh DPR.