Tekan Angka Kemiskinan, Pemprov Jateng Perluas Program Satu OPD Satu Desa

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengembangkan program 'Satu OPD Satu Desa' untuk memperkuat penurunan angka kemiskinan yang sudah tercapai. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Program ini bertujuan mengarahkan OPB (Organisasi Perangkat Daerah) untuk menjadi koordinator dalam menanggulangi kemiskinan di setiap desa, dengan pendampingan lintas sektor agar bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Taj Yasin menekankan pentingnya pemutakhiran data kemiskinan secara berkala, dimulai dari tingkat desa, RT, dan RW, karena perangkat desa dan tokoh masyarakat lebih mengetahui kondisi warga. Verifikasi data ini dianggap kunci agar bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, program penanggulangan kemiskinan juga harus fokus pada pemberdayaan, bukan hanya bantuan konsumtif. Bantuan produktif seperti kambing, ayam, dan unggas harus disertai pendampingan dan pengawasan agar dapat memberikan dampak ekonomi jangka panjang.

Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat sebesar 9,21% atau sekitar 3,29 juta orang, dengan kemiskinan relatif tinggi di wilayah pedesaan. Namun, kemiskinan ekstrem menunjukkan penurunan signifikan dari 0,62% pada 2024 menjadi 0,3% pada 2025. Kota Surakarta dan Kota Salatiga dikagumi sebagai contoh best practice dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem, yang dapat menjadi rujukan bagi kabupaten dan kota lainnya.