UU Migas Direvisi, DPR Targetkan Lifting Minyak dan Gas Bisa Naik

DPR RI menargetkan peningkatan produksi migas dengan mempercepat revisi Undang-Undang Migas yang diharapkan disahkan pada pertengahan Oktober 2026. Revisi ini dirancang mengatasi penurunan produksi migas domestik dan menciptakan kepastian hukum bagi investor. UU ini mengubah prinsip penguasaan dan pengusahaan migas yang sebelumnya dipisahkan (UU No. 22 Tahun 2001) menjadi satu kesatuan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Ditambahkan usulan pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) yang akan menggantikan SKK Migas dengan fungsi pengelolaan lebih kuat dan bertanggung jawab langsung ke Presiden. Draf regulasi juga mencakup pembentukan Petroleum Fund untuk mendukung riset energi.