Video: Percepat Transisi Energi,RI Wajib Perkuat Daya Saing Sektor EBT

Pemerintah Indonesia harus menanggung lonjakan subsidi energi dan kompensasi energi hingga mencapai Rp 526 triliun hingga akhir 2026. Beban ini disebabkan ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah dan BBM di tengah kenaikan harga, pelemahan nilai tukar, dan meningkatnya konsumsi energi domestik.

Untuk menekan besarnya subsidi yang membebani APBN, pemerintah didorong segera melakukan reformasi energi, mulai dari memperbaiki data penerima hingga menggeser fokus subsidi dari komoditas kepada penerima manfaat. Ahli energi menilai momentum reformasi ini bisa mempercepat transisi energi, terutama di sektor ketenagalistrikan, guna menekan impor energi nasional. Salah satu langkah awal yang disarankan adalah mengurangi subsidi listrik fosil pada DMO batu bara agar harga listrik bersih bisa bersaing.

Reformasi subsidi juga dinilai penting agar anggaran dapat dialihkan ke sektor yang memberikan dampak lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur. Selain itu, perkembangan teknologi membuat harga energi terbarukan jauh lebih murah dan bersaing, sehingga berpotensi menarik investasi global, misalnya pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).