Wacana Pemilu Dipercepat, PDIP: Sistem Presidential Tidak Kenal Mekanisme Mosi Tidak Percaya

TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR dari PDIP, membantah istilah 'pemilu dipercepat' dalam sistem presidensial Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dalam sistem parlementer, pemilu dapat dipercepat melalui mosi tidak percaya, namun Indonesia tidak memiliki mekanisme serupa. Dalam sistem presidential, mekanisme yang tersedia untuk mengatur dugaan pelanggaran presiden adalah pemakzulan yang harus didasarkan pada alasan konstitusional dan prosedur hukum. TB Hasanuddin menegaskan bahwa upaya menurunkan presiden di tengah masa jabatan tidak mudah dan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan tekanan politik. Ia menyarankan agar pemerintahan diberi kesempatan menjalankan mandat selama lima tahun, dengan kritik dan saran konstruktif untuk memperbaiki kekurangan.