Wakil Ketua Pansus Papua Minta Presiden Sikapi Penembakan 3 Pegawai Dinas Pertanian di Jayawijaya

Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan politik nasional untuk menghentikan kekerasan di Papua, setelah penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya pada 9 September 2026. Menurut Filep, warga sipil merupakan kelompok paling rentan dalam konflik bersenjata yang masih berlangsung, sehingga perlindungan terhadap mereka harus menjadi prioritas utama. Ia menekankan bahwa setiap warga di Papua berhak hidup, bekerja, bersekolah, dan memperoleh layanan pemerintah tanpa takut menjadi korban kekerasan.

Berdasarkan data Komnas HAM, pada semester I 2026 tercatat 42 peristiwa konflik di Papua dengan 59 korban meninggal dan 50 luka. Dari korban meninggal, 43 orang adalah warga sipil, 8 anggota TNI-Polri, dan 8 anggota kelompok bersenjata. Filep menyoroti bahwa meskipun berbagai program pembangunan dan operasi keamanan telah dilaksanakan, penembakan terhadap warga sipil masih terjadi, menandakan perlu evaluasi menyeluruh terhadap strategi penyelesaian konflik.

Filep mendorong Presiden Prabowo memimpin evaluasi nasional penanganan konflik Papua dengan menetapkan peta jalan yang memiliki target waktu, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab antarlembaga, dan mekanisme pengawasan. Prioritas utamanya adalah perlindungan masyarakat sipil melalui pengamanan jalur pelayanan publik, perlindungan tenaga kesehatan, guru, ASN, pekerja pembangunan, masyarakat adat, perempuan, anak, serta penanganan serius terhadap pengungsi akibat konflik.