WALHI Desak Pemerintah Evaluasi Izin Korporasi terkait Karhutla
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

WALHI Kalimantan Barat menyampaikan kepada pemerintah untuk menindak tegas korporasi yang konsesinya terbakar serta mengevaluasi izin perusahaan guna mencegah karhutla berulang. Berdasarkan data analisis, selama Agustus 2026 terdeteksi 6.910 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di 14 kabupaten/kota. Karhutla Januari-Agustus 2026 banyak terjadi di kawasan hidrologis gambut dan wilayah konsesi perusahaan. Dari total 115 izin perkebunan kelapa sawit dan 51 izin PBPH, banyak yang terdeteksi sebaran titik panas. Di antara 14 perusahaan PBPH yang konsesinya terbakar, yang terluas adalah PT Hutan Ketapang Industri (629 ha), PT Mayangkara Tanaman Industri (556 ha), dan PT Buana Megatama Jaya (546 ha). Beberapa perusahaan mengalami kebakaran berulang selama satu dekade terakhir. WALHI menuntut pemerintah mencabut izin konsesi perusahaan yang terbakar berulang.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
JawaPos · 3 September 2026 pukul 08.17
1.776,56 Ha Lahan di Jambi Terbakar, Pemerintah Optimalkan Peran Satgas Darat
JawaPos · 3 September 2026 pukul 08.17
Ancaman Karhutla kembali Meningkat, Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan sepanjang September
SINDOnews · 3 September 2026 pukul 07.09
1.776 Hektare Lahan Terbakar di Jambi, BNPB Kerahkan Satgas Darat dan Udara
VOI · 2 September 2026 pukul 23.24
FWK Minta Presiden Prabowo Segera Keluarkan Anggaran Darurat untuk Tangani Karhutla
Berita terkait
WALHI Ingatkan Pidana Karhutla Harus Menyentuh Pihak yang Memerintahkan dan Membiayai
JPNN.com · 25 Agustus 2026 pukul 11.45
Prabowo Minta Hotspot Ditangani Sejak Dini, Ancam Cabut Izin Korporasi Pembakar Lahan
VOI · 24 Agustus 2026 pukul 14.20
94 Hotspot Muncul di Bulungan, Tanjung Palas Timur Terbanyak
VOI · 2 September 2026 pukul 22.40
Hotspot Karhutla di Kalbar dan Kalteng Kembali Melonjak, Pemerintah Pastikan jadi Prioritas Nasional
JawaPos · 2 September 2026 pukul 22.00