WALHI Nilai Pemerintah Gagal Atasi Karhutla dan Kebakaran TPA
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

WALHI menilai pemerintah gagal menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kebakaran berulang di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sepanjang 2026, sedikitnya 15 TPA di berbagai wilayah Indonesia mengalami kebakaran akibat buruknya tata kelola sampah dan musim kemarau panjang. Kondisi ini diperparah oleh penggunaan sistem open dumping pada 60,7% atau 312 TPA, yang memicu akumulasi gas metana tinggi dan risiko kebakaran yang sulit dipadamkan.
Simulasi WALHI menunjukkan emisi metana bersih TPA nasional mencapai 334.109 ton pada 2025, setara 9,02 juta ton CO2e, dan berpotensi melonjak dua kali lipat dalam 25 tahun. Selain krisis iklim, asap kebakaran TPA yang mengandung PM2.5 dan zat berbahaya mengancam kesehatan warga, terutama risiko ISPA dan penyakit paru kronis. WALHI mendesak pemerintah menghentikan aliran sampah organik ke TPA, menutup praktik open dumping, serta mewajibkan sistem penangkapan gas metana.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
Media Indonesia · 10 September 2026 pukul 12.26
WALHI: 15 TPA Kebakaran, Walhi Desak Open Dumping Dihentikan
Warta Ekonomi · 10 September 2026 pukul 18.25
Saat Asap Mencekik Paru-Paru dan Fiskal Daerah: Menakar Ongkos Mahal Krisis Karhutla 2026
kumparan · 10 September 2026 pukul 18.03
BNPB: Per 9 September, 421 Hektare Karhutla di 6 Provinsi Sudah Padam
Liputan6.com · 10 September 2026 pukul 16.58
Gibran Tinjau Penanganan Kebakaran Hutan di 3 Provinsi Kalimantan
Berita terkait
Dampak Karhutla bagi Perempuan dan Anak: Beban Ganda di Balik Kabut Asap
Media Indonesia · 10 September 2026 pukul 15.47
Cegah Karhutla, Polda Riau Masifkan Patroli 'Toa' Keliling Pasar hingga Desa
Detik.com · 10 September 2026 pukul 14.53
FOTO: Karhutla di Tahura Jambi Meluas hingga 30 Hektare
CNN Indonesia · 10 September 2026 pukul 14.35
Anggota GAPKI Diminta Tingkatkan Kewaspadaan untuk Antisipasi Karhutla
JawaPos · 10 September 2026 pukul 06.17