Wamen LH Dorong Penyatuan Data Karhutla di Kaltim

Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, mendorong penyatuan data kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur. Saat ini terdapat perbedaan data antara Kodim, Polda, SiPongi, dan BPBD karena penggunaan sumber satelit yang berbeda (NOAA-20, Terra/Aqua, dan SNPP). Sinkronisasi data ini penting agar koordinasi penanganan dan verifikasi lapangan menjadi lebih konsisten, berkaca pada standar ASEAN yang hanya menggunakan satu satelit.

Selain penguatan data, pemerintah memperketat pengawasan dengan menyegel sekitar 50 perusahaan di delapan provinsi yang terindikasi terlibat karhutla. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan pihak swasta untuk pembangunan sumur bor di wilayah sulit air guna mempercepat pemadaman. Langkah ini merupakan implementasi Inpres Nomor 11 Tahun 2026 dan SE Menteri LH Nomor 16 Tahun 2026 yang melarang pembakaran lahan gambut.