Wamendagri Dorong Kota di Indonesia Perkuat Tata Kelola dan Kolaborasi

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyoroti tantangan pembangunan kota di Indonesia yang semakin kompleks, termasuk urbanisasi, perubahan iklim, keterbatasan fiskal, dan meningkatnya kebutuhan layanan dasar. Dalam sambutannya pada Urban & Sustainable Cities Forum 2026 di Jakarta, ia menekankan bahwa pembangunan kota tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga perlu memperkuat tata kelola, koordinasi lintas sektor, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Bima mengungkapkan kekhawatiran terhadap ketimpangan pembangunan antar kota, di mana beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar tampak progresif, sementara banyak kota lain mengalami stagnasi meski menghadapi masalah yang terus bertambah. Selama dua tahun terakhir, ia telah mengunjungi 32 provinsi dan sekitar 150 kabupaten/kota, yang memberinya gambaran yang jelas tentang keragaman kondisi daerah di seluruh Indonesia. Isu urbanisasi, menurutnya, tidak bisa ditangani hanya dengan regulasi administratif, melainkan perlu didukung oleh perencanaan kawasan yang mempertimbangkan dampak perubahan iklim dan tata ruang yang berkelanjutan. Bima juga menekankan pentingnya menerjemahkan konsep kota tangguh (resilient city) menjadi kebijakan konkret di tingkat daerah, serta memperluas cakupan tata kelola kota ke level aglomerasi agar kebijakan yang diimplementasikan benar-benar merespons harapan warga dan tantangan nyata di lapangan.