YLKI Minta DPR Panggil Pertamina dan ESDM soal Antrean BBM Makassar

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta DPR RI memanggil PT Pertamina Patra Niaga dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan penjelasan terkait antrean BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan. Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo menyatakan bahwa isu BBM menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga perlu ditanggapi dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas. YLKI mendesak Pertamina dan ESDM memberikan informasi terbuka mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM, didukung data yang akurat untuk memastikan stok di lapangan benar-benar aman dan mudah diakses oleh konsumen.

Menurut Rio, ketersediaan BBM tidak hanya bisa dilihat dari jumlah stok yang tercatat, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperolehnya secara wajar. Ia menekankan bahwa jika stok BBM memang aman, hal tersebut harus dibuktikan dengan memastikan konsumen dapat membeli BBM tanpa mengalami antrean yang berlebihan. YLKI juga mengingatkan bahwa kesulitan mendapatkan BBM dapat berdampak negatif pada berbagai sektor seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, distribusi pangan, dan pelayanan publik lainnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengungkapkan bahwa stok Pertalite di fuel terminal Pertamina hanya cukup untuk 8 hingga 14 hari. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi juga melakukan inspeksi langsung ke sejumlah SPBU dan bertemu dengan pihak Pertamina Regional Sulawesi untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai situasi terkini. Pertamina Patra Niaga menjamin harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026 dan mengaku stok BBM di Sulawesi Selatan aman, dengan peningkatan penyaluran Solar sebesar 14,6% dan Pertalite sebesar 7,6% untuk menanggapi lonjakan permintaan.