Amran Ancam Cabut Izin hingga Penjarakan Mafia Beras Fortifikasi

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengancam akan mencabut izin dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap produsen beras fortifikasi yang terbukti melakukan penyimpangan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Minggu (2/8). Amran menegaskan bahwa tindakan tegas ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan akan diselesaikan dalam satu hingga dua pekan ke depan, tanpa kompromi.

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan sekitar 80 persen beras fortifikasi yang telah diuji di laboratorium diduga tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Banyak produk yang dijual sebagai beras fortifikasi ternyata hanya beras biasa dengan harga yang jauh lebih tinggi. Misalnya, beras biasa seharga Rp13.000 per kilogram dijual sebagai beras fortifikasi dengan harga hingga Rp42.000 per kilogram, menciptakan selisih harga yang signifikan. Kerugian masyarakat akibat praktik ini diperkirakan mencapai sekitar Rp71 triliun.

Saat ini, Kementerian Pertanian telah mengambil sampel beras dari berbagai daerah dan sedang menyelidiki 15 merek beras fortifikasi. Koordinasi dengan aparat penegak hukum sedang dilakukan untuk menindaklanjuti temuan ini. Amran memastikan bahwa produk yang melanggar akan ditarik dari pasar dan produsen akan menghadapi sanksi hukum, termasuk pencabutan izin usaha dan penjara.