ASBANDA: BPD Tak Minta Proteksi, Tapi Level Playing Field

Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendorong penciptaan level playing field agar Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat bersaing adil dalam program dan transaksi pemerintah. Ketua Umum Asbanda, Agus Haryoto Widodo, menegaskan bahwa BPD tidak meminta perlindungan dari kompetisi, melainkan kesempatan yang setara sepanjang memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan, dan manajemen risiko. Dalam seminar bertema "Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional" di Bengkulu, hadir Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta Direksi BPD se-Indonesia.

Hingga Juni 2026, aset 27 BPD mencapai sekitar Rp1.043 triliun, dengan kredit Rp673 triliun dan Dana Pihak Ketiga Rp770 triliun. Menurut Agus, BPD secara fundamental dalam kondisi sehat, namun tekanan terhadap sumber pendanaan perlu diwaspadai agar tidak meningkatkan cost of fund dan membatasi kemampuan pembiayaan yang kompetitif. BPD berperan penting dalam membiayai kebutuhan ekonomi daerah seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur.

Asbanda menekankan bahwa likuiditas BPD bukan sekadar soal neraca bank, tetapi bagian dari kapasitas pembangunan daerah. Perubahan desain fiskal dan mekanisme penyaluran dana pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan keuangan daerah. Asbanda juga mendorong penempatan dana pemerintah pada BPD untuk memperkuat intermediasi sektor produktif, sekaligus mempercepat transformasi digital, memperkuat cybersecurity, governance, dan risk management agar BPD dapat naik kelas menjadi Regional Development Bank yang sehat, digital, dan kompetitif.