Asbanda dorong kuatkan peran BPD jadi pilar pembangunan ekonomi daerah

Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendorong penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah dan stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam pernyataannya, Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo menekankan pentingnya level playing field agar BPD dapat bersaing secara adil sebagai bank penyalur dan mitra pemerintah, asalkan memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan, dan manajemen risiko. BPD dianggap memiliki peran krusial dalam pembiayaan sektor ekonomi daerah seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur.

Hingga Juni 2026, total aset 27 BPD mencapai sekitar Rp1.043 triliun, dengan kredit sebesar Rp673 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sekitar Rp770 triliun. Agus menyatakan bahwa secara fundamental, kondisi BPD sehat, namun fungsi intermediasi yang terus bertumbuh perlu diwaspadai agar tidak meningkatkan cost of fund dan membatasi kemampuan pemberian pembiayaan yang kompetitif. Oleh karena itu, perubahan desain fiskal dan mekanisme penyaluran dana pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan ekosistem keuangan daerah.

Asbanda juga mendorong agar kebijakan penempatan dana pemerintah pada BPD semakin diarahkan untuk memperkuat intermediasi sektor produktif, terutama di sektor prioritas seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur daerah. Untuk meningkatkan daya saing, Asbanda dan seluruh BPD mempercepat transformasi digital, memperkuat cybersecurity, tata kelola, dan manajemen risiko, serta memperluas CASA dari masyarakat dan dunia usaha. Dengan aset lebih dari Rp1.000 triliun dan kehadiran di seluruh Indonesia, BPD ditargetkan untuk naik kelas menjadi Regional Development Bank yang semakin sehat, digital, dan kompetitif.