Aset Bank Daerah Tercatat Tembus Rp 1.043 Triliun

Total aset 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencapai Rp 1.043 triliun hingga Juni 2026, dengan penyaluran kredit Rp 673 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sekitar Rp 770 triliun. Data ini disampaikan Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus Haryoto Widodo dalam seminar di Bengkulu. Menurutnya, kondisi fundamental BPD secara umum masih sehat, namun pertumbuhan fungsi intermediasi perlu diwaspadai agar tidak meningkatkan biaya dana. Agus menekankan bahwa BPD tidak meminta proteksi, melainkan level playing field agar dapat bersaing melalui kualitas layanan, kapabilitas digital, dan tata kelola yang baik.

Likuiditas BPD, menurut Agus, tidak hanya soal neraca bank tetapi juga kapasitas pembangunan daerah. BPD berperan dalam pembiayaan sektor ekonomi daerah seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur. Oleh karena itu, perubahan kebijaki fiskal atau mekanisme penyaluran dana pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap keuangan daerah. Asbanda mendorong agar dana pemerintah yang masuk ke BPD diarahkan untuk memperkuat pembiayaan sektor produktif agar menjadi multiplier pertumbuhan ekonomi daerah.

Penguatan BPD juga dilakukan melalui peningkatan daya saing, seperti kolaborasi antar-BPD dalam pengelolaan likuiditas, pasar uang, repo, treasury, dan sindikasi pembiayaan. Transformasi digital, keamanan siber, tata kelola, manajemen risiko, dan peningkatan porsi dana murah (CASA) juga menjadi prioritas. Dengan aset di atas Rp 1.000 triliun, BPD diharapkan memperkuat perannya sebagai bank pembangunan daerah demi ketahanan sistem keuangan nasional yang seimbang antara efisiensi pusat dan ketahanan regional.