Asbanda Dorong BPD Dapat Akses Setara di Berbagai Program Pemerintah
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menekankan pentingnya memberikan akses yang setara kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam berbagai program pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Asbanda, Agus Haryoto Widodo, dalam Seminar Nasional BPD-SI di Bengkulu pada Jumat, 21 Agustus 2026. Menurut Agus, BPD memiliki karakteristik pendanaan yang berbeda dari bank konvensional karena eratnya kaitannya dengan siklus fiskal pemerintah daerah, seperti transfer pemerintah, APBD, pembayaran gaji ASN, serta transaksi BLUD dan BUMD.
Secara nasional, industri perbankan tetap kuat dengan likuiditas agregat yang mencukupi hingga Juni 2026. Namun, Asbanda menyampaikan kekhawatiran bahwa likuiditas tersebut belum tentu tersebar secara merata, terutama bagi BPD yang berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah. Total aset 27 BPD di seluruh Indonesia mencapai sekitar Rp1.043 triliun pada periode yang sama.
Dengan demikian, Asbanda mengajak pemerintah untuk memastikan kebijakan pengelolaan dan penyaluran dana tidak mengabaikan peran BPD, agar likuiditas dan akses pendanaan tetap inklusif dan mendukung kebutuhan pembiayaan di tingting daerah.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
Detik.com · 21 Agustus 2026 pukul 16.41
Aset Bank Daerah Tercatat Tembus Rp 1.043 Triliun
Warta Ekonomi · 21 Agustus 2026 pukul 14.15
Asbanda dan Bank Bengkulu Gelar Seminar Nasional Bahas Penguatan Likuiditas BPD
Detik.com · 23 Agustus 2026 pukul 12.45
Tabungan Simpeda BPD Tembus Rp 74,86 Triliun
ANTARA News · 23 Agustus 2026 pukul 12.25
Asbanda ungkap tabungan Simpeda capai Rp74,86 triliun per Juni 2026
Berita terkait
Gaji PNS Pemda Mau Dipindah dari BPD ke Bank BUMN, Ini Kata OJK
CNN Indonesia · 22 September 2026 pukul 10.41
OJK Buka Suara soal Wacana Payroll ASN Dipindah dari BPD ke Himbara
kumparan · 21 September 2026 pukul 20.55
Payroll ASN di BPD jadi sumber pembiayaan sektor riil daerah
ANTARA News · 8 September 2026 pukul 15.38
Purbaya Tegaskan Tak Ada Kebijakan Pindahkan Payroll Pemda ke Himbara
Warta Ekonomi · 8 September 2026 pukul 09.20