Barisan Kepala Desa yang Akan Berakhir Masa Jabatannya Temui Dasco, Mengadu Soal Jabatan dan Anggaran
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Perwakilan kepala desa dari kelompok Akhir Masa Jabatan (AMJ) 2027 bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (9/9/2026). Dalam audiensi tersebut, mereka menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), khususnya mengenai penyesuaian jadwal dengan kondisi anggaran dan mekanisme pengisian jabatan kepala desa jika terjadi kekosongan. Dasco menyatakan bahwa DPR akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas masukan para kepala desa agar Pilkades dapat dilaksanakan pada waktu yang tepat dan sesuai dengan perhitungan anggaran yang akan dikoordinasikan. Menurut Kepala Desa Kasegeran, Kabupaten Banyumas, Saifuddin, pelaksanaan Pilkades perlu mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah dan desa. Kelompok AMJ 2027 meminta agar pemerintah dan DPR mempertimbangkan waktu pelaksanaan Pilkades secara matang agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi APBN, APBD, maupun APBDes.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
JPNN.com · 9 September 2026 pukul 21.22
DPR Perkuat Sinergi dengan Kepala Desa untuk Dorong Pembangunan dari Desa
Detik.com · 9 September 2026 pukul 21.14
DPR Serap Aspirasi Kepala Desa AMJ, Dorong Koordinasi Tahapan Pilkades
kumparan · 9 September 2026 pukul 21.03
DPR Serap Aspirasi Kepala Desa AMJ, Dorong Koordinasi Tahapan Pilkades
Detik.com · 9 September 2026 pukul 20.15
DPR Kaji Aspirasi Kepala Desa soal Keberlanjutan Masa Jabatan
Berita terkait
DPR Perkuat Sinergi dengan Kepala Desa untuk Dorong Pembangunan dari Desa
kumparan · 9 September 2026 pukul 19.05
Asosiasi Kades Temui DPR, Minta Masa Jabatan Dilanjutkan Tanpa Pilkades
Warta Ekonomi · 9 September 2026 pukul 16.22
Pilkades Digital Cianjur 2026 Hemat Anggaran Hingga Rp2,5 Miliar
JPNN.com · 9 September 2026 pukul 09.00
Ironi Anggaran Komnas HAM 2027: Kasus Berat Harus Diselidiki, tapi Dana Nol
Warta Ekonomi · 2 September 2026 pukul 12.38