Belanja APBN 2027 Dipatok Rp4.106 T, Mampukah Dongkrak Ekonomi RI?

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang APBN 2027 dengan total belanja negara sebesar Rp4.106,26 triliun. Pendapatan negara disepakati mencapai Rp3.435,10 triliun, didukung oleh penerimaan perpajakan Rp2.911,95 triliun dan PNBP Rp522,48 triliun. Defisit anggaran mencapai Rp671,16 triliun atau 2,4 persen dari PDB, sementara keseimbangan primer berada di minus Rp20,85 triliun. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen dan inflasi 2,5 persen pada 2027, dengan investasi sebagai salah satu motor utama. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan pentingnya sinergi antar-sektor untuk mencapai target tersebut.

Analis senior ISEAI Ronny P. Sasmita menilai APBN 2027 lebih tepat dianggap sebagai 'mesin pemicu' (catalytic engine) daripada satu-satunya mesin pertumbuhan. Ia menegaskan efektivitas anggaran bergantung pada kemampuannya menarik aktivitas ekonomi di luar APBN, seperti melalui infrastruktur, peningkatan SDM, dan dukungan sektor swasta. Ronny juga menyoroti pentingnya belanja yang fokus pada produktivitas dan konektivitas untuk mencapai multiplier effect yang tinggi.

Sementara itu, ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyoroti tantangan struktural, seperti alokasi belanja bantuan sosial dan subsidi yang menyerap sebagian besar anggaran, sementara belanja modal dan infrastruktur terbatas. Ia menyarankan agar APBN digunakan untuk mengurangi risiko investor melalui infrastruktur kritis, serta memperkuat transfer ke daerah dengan mekanisme yang transparan dan berbasis kinerja. Menurutnya, keberhasilan target investasi 7 persen bergantung pada kepastian regulasi, biaya pendanaan yang kompetitif, dan partisipasi sektor swasta.