BEM SI Sentil Gibran: Jika Tak Mampu, Sebaiknya Mundur

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sinar Emas (SI) Kerakyatan mengeluarkan kritik tajam terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Koordinator BEM SI Kerakyatan, Satria Noval Putra Ansar, menyatakan bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh faktor usia, tetapi juga sikap, kualitas pemikiran, dan keberpihakan terhadap rakyat. Jika dianggap tidak mampu mewakili generasi muda, Gibran sebaiknya mengundurkan diri. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi evaluasi atas 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). BEM SI Kerakyatan menilai pemerintahan Jokowi selama dua periode gagal menjaga esensi demokrasi dan konstitusi, terutama dengan revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan pemberantasan korupsi. Selain itu, kelompok ini mengecam praktik otoritarianisme legalis dan persoalan etika dalam penyelenggaraan negara, khususnya terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memungkinkan Gibran mencalonkan diri di Pilpres 2024. Menurut Satria, putusan tersebut dianggap sebagai bentuk pengubahan aturan yang menguntungkan satu pihak, sekaligus pengkhianatan terhadap konstitusi. Untuk menyampaikan protes, BEM SI Kerakyatan juga melakukan aksi simbolik, termasuk memberikan rapor merah dan ijazah 'tidak lulus' atas kinerja pemerintahan Jokowi, melepas ratusan tikus di depan Gedung DPR/MPR RI, dan menggelar aksi duka cita atas kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas. BEM SI Kerakyatan menuntut agar Jokowi bertanggung jawab atas kebijakan yang dianggap merugikan demokrasi dan meninggalkan warisan negatif dalam politik Indonesia.