BPS Beber 18,01 Juta Rumah Tangga RI Tinggal di Rumah Tak Layak Huni

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada Maret 2026, terdapat 18,01 juta rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH) atau masuk kategori backlog 2. Angka tersebut setara dengan 24,03 persen dari total rumah tangga nasional. Meskipun masih mendominasi, jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 18,77 juta rumah tangga (25,33 persen). Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan perbaikan kualitas hunian terjadi hampir merata, dengan 37 dari 38 provinsi mencatatkan penurunan angka RTLH. Jawa Barat memiliki backlog tertinggi, sementara Kalimantan Utara terendah dengan sekitar 33 ribu rumah tangga.

Masalah kelayakan hunian (backlog 2) jauh melampaui persoalan kepemilikan rumah (backlog 1) yang berada di angka 12,39 persen atau 9,29 juta rumah tangga. Secara keseluruhan, persentase rumah tangga dengan akses rumah layak huni meningkat menjadi 70,3 persen pada 2026 dari 68,4 persen di tahun sebelumnya. BPS menetapkan kriteria hunian layak berdasarkan ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai, serta akses air minum dan sanitasi. Tingginya angka backlog 2 mendorong pemerintah untuk menaikkan target program BSPS dari 45 ribu menjadi 400 ribu guna mempercepat penurunan rumah tak layak huni.