Cuekin Saran Purbaya, Pramono: Bangun Jakarta Itu Perlu Duit Banyak

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah menimbulkan perbedaan pandangan dengan pemerintah pusat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyarankan agar daerah tidak terburu-buru mencari pendanaan melalui surat utang, menilai kondisi keuangan Jakarta masih cukup kuat untuk pembangunan infrastruktur. Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tetap akan mengajukan rencana tersebut, meski mendengarkan masukan Purbaya. Pramono menilai kebutuhan pembangunan Ibu Kota tidak bisa dikesampingkan, sehingga pendanaan tetap menjadi persoalan penting.

Pramono menyatakan bahwa banyaknya agenda pembangunan yang harus dijalankan membuat kebutuhan pendanaan tetap relevan. Ia pun meminta pemerintah pusat mengembalikan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Jakarta sebagai alternatif jika penerbitan obligasi tidak mendapatkan izin. Purbaya menekankan bahwa proses pemberian izin akan dilakukan secara hati-hati untuk mengantisipasi risiko gagal bayar, yang berpotensi memberikan dampak luas pada perekonomian nasional.

Sebagai alternatif, Purbaya menawarkan fasilitas pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, yang dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan tanpa harus langsung menerbitkan obligasi. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara berkala melalui mekanisme pemotongan dana transfer pemerintah pusat kepada daerah.