Pramono Anung Lawan Purbaya Soal Obligasi Daerah

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pemerintah pusat mengembalikan Dana Bagi Hasil (DBH) jika Pemprov Jakarta tidak menerbitkan obligasi daerah. Permintaan ini sebagai respons terhadap saran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyarankan agar pemerintah daerah tidak terburu-buru menerbitkan obligasi karena kapasitas anggaran Jakarta dinilai masih kuat. Sebagai alternatif, Purbaya menyarankan Pemda menggunakan fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. Menurut jurnalis senior Muchlis A Rofik, sikap Pramono mulai menunjukkan sikap melawan kebijakan pemerintah pusat. Pramono menegaskan bahwa Jakarta memiliki banyak mandat pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dukungan pendanaan besar. Ia menyatakan Pemprov bisa saja membatalkan rencana penerbitan obligasi, asalkan pemerintah pusat mengembalikan DBH yang sebelumnya dipangkas. “Kalau enggak ya dana bagi hasilnya tolong dikembalikan. Jadi simpel itu aja,” kata Pramono saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2026).