DPR Minta Pemerintah Geser Tolok Ukur Beberhasilan Ekonomi
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5553523/original/031366200_1775981055-gabah1.jpg)
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta pemerintah mengubah tolok ukur keberhasilan ekonomi dari capaian makro menjadi peningkatan daya beli, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang diusulkan meliputi penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), percepatan hilirisasi sumber daya alam, serta kemandirian energi melalui biodiesel untuk mengurangi impor BBM.
Beberapa poin kunci mencakup optimalisasi program Makan Bergizi Gratis untuk menyerap produk UMKM dan petani, serta penertiban tambang ilegal yang terbukti meningkatkan laba PT Timah hingga 804,7% pada semester I 2026. Terkait RAPBN 2027, pemerintah menargetkan belanja negara Rp 4.097,2 triliun dengan potensi efisiensi pengadaan Rp 360 triliun, serta target penurunan kemiskinan menjadi 6,0%-6,5% dan pengangguran 4,30%-4,87%.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
CNN Indonesia · 19 Agustus 2026 pukul 22.45
FOTO: Bukan Sultan, Ini Arti Sebenarnya Desil 9 dan 10
Media Indonesia · 19 Agustus 2026 pukul 22.12
Strategi Pemerintah Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Lewat Sumber Baru
ANTARA News · 19 Agustus 2026 pukul 21.53
RI siapkan mesin pertumbuhan baru menuju target ekonomi 8 persen
SINDOnews · 19 Agustus 2026 pukul 14.24
Terungkap Dasar Pemerintah Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 6% di 2027
Berita terkait
Komisi XII DPR Dorong Penguatan Produksi dan Hilirisasi Emas
JPNN.com · 18 September 2026 pukul 00.03
CORE Ungkap Ironi Nikel Morowali: Ekonomi Meledak, Kesejahteraan Warga Cuma Naik 2%
Warta Ekonomi · 15 September 2026 pukul 08.30
Puan Pimpin Rapat Paripurna Persetujuan DPR soal RAPBN 2027
Detik.com · 29 September 2026 pukul 16.51
Tok, DPR Sepakati APBN 2027 Jadi UU, Anggaran Belanja Negara Tembus Rp4.000 Triliun
SINDOnews · 29 September 2026 pukul 12.24