Ekonomi Politik NU dan Pesantren

Pada dekade 1980-an, pesantren—terutama di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU)—masih mengalami ketertinggalan yang serupa dengan kondisi masyarakat pedesaan secara umum. Pada saat itu, gagasan modernisasi pesantren muncul dari Dawam Rahardjo dan LP3ES, yang kemudian didukung oleh Gus Dur dan sejumlah lembaga internasional seperti FNS Jerman dan USAID. Ide dasarnya sederhana: jika pesantren dimajukan, Indonesia juga akan semakin maju. Gerakan ini ditujukan untuk menangani masalah struktural seperti kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan rendahnya keterampilan di pedesaan.

Setelah hampir setengah abad, pesantren telah mengalami transformasi sosial yang signifikan. Mobilitas vertikal masyarakat pesantren berlangsung cepat, kelas menengah bertambah, dan banyak doktor serta akademisi lahir dari lingkungan NU. Namun, ketimpangan masih ada, dan sebagian masyarakat pesantren tetap tertinggal. Oleh karena itu, gagasan awal LP3ES perlu dikontekstualisasikan kembali agar tetap relevan dengan dinamika zaman.

Menurut artikel ini, agenda utama elite NU ke depan adalah memajukan pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai mesin penggerak ekonomi, teknologi, dan pembangunan berkelanjutan. Pesantren harus terus menjadi agen perubahan sosial, mendukung mobilitas vertikal, dan memperkuat modal intelektual serta ekonomi masyarakat nahdliyin. Dengan demikian, pesantren dan komunitasnya dapat berperan sebagai kekuatan utama dalam pembangunan bangsa.