Pimpinan Baru NU Harus Atasi Potensi Perpecahan

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Jombang, meski telah selesai, masih menyisakan dinamika konflik internal yang perlu ditangani oleh kepemimpinan baru. Menurut pengamat Adi Prayitno dari Parameter Politik Indonesia, adanya demonstrasi dan protes selama acara tersebut menjadi sinyal bahwa potensi perpecahan belum sepenuhnya terselesaikan. Ia menekankan pentingnya konsolidasi yang dilakukan oleh ketua umum (ketum) baru PBNU agar seluruh faksi dan kelompok dapat bergabung kembali dalam satu kerangka organisasi.

Adi menilai, kepemimpinan baru tidak boleh hanya mengandalkan dukungan dari kelompok yang mendukungnya, tetapi juga harus memberikan ruang bagi pihak yang tidak terpilih untuk ikut terlibat dalam pengurusan PBNU. Dengan demikian, konflik yang muncul akibat perbedaan pilihan tidak akan berkembang menjadi persaingan jangka panjang. Ia juga menegaskan bahwa proses ini penting agar energi NU tidak lagi terserap dalam persoalan internal, melainkan dapat digerakkan untuk menyelesaikan isu-isu nyata yang dihadapi oleh warga Nahdliyin.

Setelah masa transisi dan pemilihan selesai, Adi mengusulkan agar fokus NU beralih ke tiga sektor prioritas: ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Di bidang ekonomi, ia mendorong penguatan badan usaha milik NU (BUMNU) untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi warga. Sementara di pendidikan, ia mengusulkan pembangunan kampus unggulan yang dapat menjadi percontohan, mengingat banyaknya akademisi dan ilmuwan berpengalaman dari dan luar negeri yang tersedia dalam ekosistem NU.