Era Tax Holiday Berakhir, Pemerintah Cari Jurus Baru Tarik Investasi Strategis

Pemerintah mengumumkan akhir dari fasilitas tax holiday berdasarkan PMK Nomor 69 Tahun 2024 yang sebelumnya memberikan pengurangan PPh badan hingga 100% untuk investasi minimal Rp500 miliar di sektor industri pionir seperti logam, hilirisasi, dan teknologi. Masa pengajuan fasilitas ini berakhir pada 31 Desember 2025. Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM, Dendy Apriandi, menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji alternatif insentif baru seperti subsidi energi dan Qualifying Refundable Tax Credit (QRTC) untuk menjaga daya saing investasi. Selain itu, pemerintah juga menerapkan Global Minimum Tax (GMT) melalui PMK Nomor 136 Tahun 2024 dengan tarif minimum 15% bagi kelompok usaha multinasional dengan pendapatan global minimal €750 juta.

Di sisi lain, BKPM melegakan ketentuan investasi untuk sektor Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan menghapus persyaratan nilai investasi minimal Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan untuk setiap titik proyek. Langkah ini dilakukan untuk mendorong lebih banyak investasi di sektor infrastruktur kendaraan listrik. Dendy menyampaikan bahwa kebutuhan SPKLU masih cukup besar, terbukti dengan rasio penggunaan yang tidak seimbang, bahkan ada lokasi dengan 47 kendaraan bersaing untuk satu unit pengisian. Pemerintah juga menyiagakan 1.515 unit SPKLU untuk masa Natal dan Tahun Baru 2025–2026, sementara data PLN per 30 Juli 2026 mencatat 5.081 unit SPKLU roda empat telah terpasang.

Kebijatan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan investasi yang tetap kompetitif meskipun fasilitas pajak lama tidak tersedia lagi. Dengan mengganti tax holiday dengan alternatif seperti QRTC dan subsidi energi, pemerintah berupaya memastikan bahwa sektor strategis tetap mendapat dukungan fiskal yang diperlukan. Pelegaan aturan SPKLU juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung transisi energi dan infrastruktur kendaran listrik yang berkelanjutan.