Jokowi Harus Mempertanggungjawabkan Kebijakannya dan Diadili, Kata BEM SI

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan menyatakan bahwa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakannya selama dua periode pemerintahannya. Dalam diskusi yang ditayangkan di YouTube Forum Aktual, Koordinator BEM SI Kerakyatan, Satria Noval Putra Ansar, menyoroti sejumlah isu yang dinilai masih perlu ditinjau, termasuk revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan pemberantasan korupsi dan independensi lembaga antirasuah. Ia juga mengkritik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menurutnya mengubah aturan hanya untuk menguntungkan satu pihak, sekaligus menyentuh dugaan pelanggaran etika bernegara dan praktik otoriterisme hukum.