10 Tahun Berkuasa, Jokowi Harus Mempertanggungjawabkan Kebijakannya dan Diadili, Kata BEM SI

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan meminta Joko Widodo (Jokowi) mempertanggungjawabkan kebijakan selama dua periode (10 tahun) dan diadili atas residu politik serta jejak buruk pemerintahannya. Kritik utama fokus pada revisi Undang-Undang KPK yang menurut mereka mengurangi independensi lembaga antirasuah. BEM SI juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang disebut mengubah aturan hanya demi menguntungkan satu pihak. Selain itu, mereka menolak representasi Gibran Rakabuming Raka sebagai sosok anak muda yang cakap. BEM SI menggelar aksi simbolik seperti pemberian rapor merah, ijazah tidak lulus, serta pelepasan tikus di depan MPR/DPR.