Dilema Isu Korupsi: Pilihan Dingin Jokowi Korbankan Ahmad Ali Demi Selamatkan 'Bayi Besar' PSI

Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadapi dilema besar terkait kasus dugaan gratifikasi batu bara yang menjerat Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali. Jika status hukum Ahmad Ali dinaikkan dari saksi menjadi tersangka, Jokowi memiliki dua pilihan. Opsi pertama adalah melindungi Ahmad Ali dengan menggunakan pengaruh politiknya agar tetap berstatus saksi atau membuat penanganan kasus berjalan lambat. Namun, risiko intervensi hukum terbongkar bisa menimbulkan kritik keras dari politisi, termasuk PDIP, yang justru bisa merusak citra PSI secara permanen. Pilihan lain adalah mengorbankan Ahmad Ali demi menyelamatkan PSI sebagai "bayi besar" politik Jokowi. Dengan membiarkan KPK memproses kasus ini, mencopot jabatannya di partai, dan menunjukkan ketegasan, PSI bisa mencitrakan diri sebagai partai yang tidak melindungi kader bermasalah. KPK menyita uang tunai senilai Rp3,5 miliar dari rumah Ahmad Ali yang diduga berasal dari aliran dana gratifikasi per metrik ton batu bara. Kasus ini merupakan pengembangan perkara terhadap mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan penyitaan dilakukan untuk memperkuat bukti perkara dan bagian dari upaya pemulihan aset. Hingga kini, status hukum Ahmad Ali masih sebagai saksi, namun KPK mendalami perannya terkait jasa holding dan pengamanan logistik batu bara di wilayah Kukar.