Kejaksaan Agung hingga Kementerian Hukum Kawal Pemangkasan BUMN

Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum mengawasi penyederhanaan 274 BUMN hingga 31 Juli 2026 melalui likuidasi, merger, dan divestasi. Koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk membangun BUMN yang lebih efisien. Presiden Prabowo meminta pengurangan birokrasi di BUMN besar seperti Pertamina dan PLN untuk mempercepat pengambilan keputusan. Pemerintah menyediakan insentif pajak tiga tahun untuk transaksi konsolidasi internal BUMN. Hasilnya diharapkan meningkatkan efisiensi, daya saing, serta kontribusi BUMN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.