Kejar Pertumbuhan 8%, Kemendagri Minta Daerah Fokus Cari Akar Masalah Ekonomi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Sekretaris Jenderal Tomsi Tohir meminta Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah tidak hanya fokus mengumpulkan data, tetapi juga mengidentifikasi akar masalah ekonomi setempat. Dalam rapat di Jakarta pada 4 September 2026, Tomsi menekankan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, sehingga kebijakan intervensi harus disesuaikan. Ia membandingkan persoalan ekonomi daerah dengan penyakit yang perlu diagnosis tepat sebelum penanganan.

Tomsi menyampaikan bahwa tim harus mengawal penyelesaian masalah, bukan sekadar memantau angka pertumbuhan. Pemerintah daerah didorong menjalankan sembilan langkah konkret, seperti percepatan realisasi APBD/APBN, pengendalian harga bahan pokok, dan peningkatan produksi sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan industri manufaktur. Setiap daerah diminta memilih minimal tiga langkah yang paling relevan dengan kondisi lokalnya.

Untuk memastikan akurasi data, Tomsi meminta Badan Pusat Statistik (BPS) daerah terlibat dalam koordinasi antara tim pemantauan dan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berdampak langsung pada masyarakat melalui investasi, lapangan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan, bukan sekadar meningkatkan angka statistik semata.