Kemendagri Minta Tim Pemantauan Identifikasi Akar Masalah Ekonomi Daerah

Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di daerah tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga mengidentifikasi akar masalah, menentukan intervensi, dan mengawal penyelesaiannya. Dalam rapat yang digelar di Jakarta pada 4 September 2026, Tomsi menekankan bahwa setiap tim harus menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Tim juga diminta melibatkan BPS setempat untuk memastikan keakuratan data yang disampaikan oleh Pemda.

Dalam pelaksanaannya, tim diminta mengawal Pemda melalui sembilan langkah konkret, termasuk percepatan realisasi APBD dan APBN, pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor dan impor ilegal, perluasan lapangan kerja, peningkatan produksi pertanian dan industri manufaktur, serta kemudahan perizinan. Setiap daerah diharapkan menentukan minimal tiga langkah prioritas yang paling relevan dengan potensi dan persoalan lokalnya.

Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan, tetapi juga dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan meningkatnya kesejahteraan. Oleh karena itu, analisis yang tepat dan intervensi yang berbeda-beda menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.