Kemendagri Minta Tim Pemantauan Identifikasi Akar Masalah Ekonomi Daerah

Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dalam rapat di Jakarta pada 4 September 2026 meminta Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di daerah tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga mengidentifikasi akar masalah, menentukan intervensi, dan mengawal penyelesaiannya. Setiap tim harus menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, dengan melibatkan BPS setempat untuk memastikan keakuratan data. Tim diminta melaksanakan sembilan langkah konkret, termasuk percepatan realisasi APBD dan APBN, pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor dan impor ilegal, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan, dan industri manufaktur, kemudahan perizinan. Setiap daerah diharapkan menentukan minimal tiga langkah prioritas yang paling relevan dengan potensi dan persoalan lokalnya. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan 8%, tetapi juga dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan meningkatnya kesejahteraan melalui investasi. Perbedaan terletak pada penyebutan sektor: Detik.com hanya menyebut pertanian dan industri manufaktur, sementara Warta Ekonomi menambahkan perikanan dan peternakan.