Kemendagri dorong insentif fiskal percepat penataan kawasan kumuh

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memperkenalkan insentif fiskal untuk mempercepat penataan kawasan kumuh dan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Insinentif ini diberikan kepada daerah yang berhasil menata kawasan kumuh menjadi lebih bersih dan asri, termasuk Jawa Timur yang mendapat apresiasi. Pemerintah juga menghentikan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk MBR. Penataan kawasan kumuh memerlukan intervensi infrastruktur dasar seperti air minum, drainase, dan penyediaan lingkungan yang baik, bukan hanya pembangunan rumah. Kemendagri mendorong integrasi program lintas dinas dan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memantau progres penataan kawasan kumuh.