Dirjen Bina Pemdes La Ode: Batas Definitif Desa Mendesak untuk Kepastian Hukum

Pemerintah melalui Kemendagri mendorong percepatan penegasan batas desa definitif untuk menjamin kepastian hukum administratif dan yuridis. Hal ini krusial guna mendukung legalitas administrasi pertanahan masyarakat, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta menjadi basis perencanaan pembangunan dan pengelolaan aset desa.

Namun, progres penyelesaian hingga Agustus 2026 baru mencapai 16,77% dari total 75.266 desa. Untuk mengatasinya, Kemendagri menjalankan program ILASPP (2025-2029) yang mengedepankan koordinasi lintas instansi serta pemetaan potensi konflik sosial guna memastikan penetapan batas wilayah berjalan efektif dan sah secara hukum.