Kinerja Tiga Bidang ini Turun, Prabowo Disarankan Reshuffle Sekaligus Menghemat Miliaran Per Bulannya

Menjelang dua tahun pemerintahan, kepuasan publik terhadap kinerja Kabinet Merah Putih mengalami penurunan drastis, khususnya di tiga bidang: ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Survei Agustus 2026 menunjukkan 52,9% publik tidak puas dengan kinerja ekonomi, dipengaruhi oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli, terutama pada kelas menengah dan bawah yang sebagiannya penghasillannya tidak mencukupi untuk biaya hidup bulanan. Di bidang politik, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) turun 1,62 poin pada 2025 menjadi 78,19 poin, masuk kategori sedang, mencerminkan hambatan kebebasan berpendapat dan berkumpul. Di bidang hukum, publik merasa penegakan hukum tidak adil karena tekanan penguasa, praktik suap, dan penyalahgunaan wewenang, sehingga menilai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle menteri di tiga bidang tersebut. Ia juga mengusulkan peniadakan seluruh posisi wakil menteri, karena banyak dari mereka tidak menunjukkan kinerja nyata. Dengan meniadakan posisi wakil menteri, fungsi dan tugasnya dapat dikerjakan oleh dirigen (eselon I) yang dipilih berdasarkan kapasitas dan integritas. Langkah ini diharapkan dapat menghemat biaya pemerintahan hingga milyaran rupiah per bulan, yang selanjutnya dapat digunakan untuk renovasi sekolah dan pembangunan infrastruktur desa.

Usulan ini disampaikan sebagai bagian dari evaluasi kinerja kabinet menjelang puncak dua tahun pemerintahan. Jamiluddin menekankan bahwa kinerja menteri dan wakil menteri di tiga bidang tersebut secara langsung berkontribusi pada penurunan kepuasan publik. Oleh karena itu, keputusan reshuffle atau penjadwalan ulang kabinet menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas pemerintahan.