Kopdes Merah Putih Didorong Jadi Ekosistem Ekonomi Gotong Royong

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus dikembangkan sebagai ekosistem ekonomi gotong royong yang terintegrasi dengan BUMN, perbankan, lembaga pembiayaan, badan usaha swasta, hingga sektor pangan. Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid, pengembangan KDKMP menjadi momentum untuk menerjemahkan Pasal 33 UUD 1945 dalam praktik ekonomi, agar koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif tetapi menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang mandiri, produktif, dan berdaya saing. Dua prinsip Pasal 33 yang menjadi roh pengembangan adalah usaha bersama dan asas kekeluargaan, menempatkan koperasi, BUMN, dan usaha swasta sebagai pelaku ekonomi yang saling memperkuat.

Nurdin menekankan bahwa hubungan ekonomi gotong royong antara koperasi, BUMN, dan usaha swasta selama ini masih bersifat imbauan dan terbatas pada dukungan program CSR. Ke depan, pola ini perlu ditingkatkan menjadi kerja sama bisnis yang konkret, produktif, dan memberikan nilai tambah. Ia menilai kewajiban kerja sama antarpelaku ekonomi ini perlu dirumuskan secara tegas dalam UU Koperasi yang baru, serta UU BUMN dan UU Kadin, bukan hanya sebagai program CSR.

Dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di Makassar, Nurdin menjelaskan dua bentuk kerja sama gotong royong: internal (antaranggota koperasi) dan eksternal (koperasi dengan BUMN dan usaha swasta). Forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk Kementerian Koperasi, akademisi, BUMN seperti Danantara, BNI, Bulog, hingga LPDB. Nurdin berharap KDKMP menjadi simpul ekonomi masyarakat desa yang terhubung dengan kapasitas BUMN, teknologi, dan akses pasar secara produktif dan saling menguntungkan.