Legislator PDIP Soroti Permasalahan Desil, Potensi Buat Anak Indonesia Putus Sekolah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, MY Esti Wijayati, menyoroti maraknya keluhan masyarakat terkait penentuan kelompok desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual. Menurut Esti, ketidaktepatan data desil berpotensi membuat program bantuan pemerintah tidak tepat sasaran, terutama bantuan sosial dan bantuan pendidikan. Ia menemukan banyak penentuan desil yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat, seperti tukang becak yang masuk desil 6 atau single parent yang tinggal di kontrakan dan pekerjaannya tidak tetap masuk desil 7. Hal ini membuat bantuan yang diberikan berpotensi tidak tepat sasaran.

Persoalan lain terkait keterbatasan kuota Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Akses program ini hanya diberikan bagi masyarakat dalam desil 1 hingga 4, yang merepresentasikan 40 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Dengan jumlah mahasiswa baru sekitar 2,1 juta dan 40 persen dari mereka berada dalam kelompok ini, logisnya kebutuhan KIP Kuliah bisa mencapai sekitar 800 ribu mahasiswa. Namun, kuota yang disiapkan hanya sekitar 210 ribu, jauh di bawah kebutuhan yang ada. Akibatnya, banyak calon mahasiswa yang tidak mampu harus mundur karena tidak mendapatkan akses KIP Kuliah.

Esti menekankan perlunya evaluasi akurat dalam penentuan desil agar bantuan pendidikan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Ia juga mendesak pemerintah menyesuaikan ketersediaan kuota KIP Kuliah dengan kebutuhan sebenarnya agar program ini dapat memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat kurang mampu.