Luhut Minta TNI/Polri Blusukan Mendata Masyarakat Layak Terima Bansos

Kementerian Sosial bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) meminta TNI/Polri turun ke lapangan untuk melakukan blusukan dan memverifikasi data masyarakat yang layak menerima bantuan sosial (bansos). Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan semua pihak termasuk babinsa, bhabinkamtibmas, TNI/Polri, hingga aparatur desa diminta menjadi agen pengumpul data guna menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang sulit dicapai oleh teknologi. Tujuannya adalah mengumpulkan data akurat penerima bansos hingga akhir 2026. Mulai 2027, pendaftaran calon penerima PKH dan BPNT harus melalui Perlinsos Digital. Pemerintah juga berencana melakukan uji coba penyaluran bansos tunai pada kuartal I-II 2027 dengan skema transfer tunai menggunakan kupon yang tidak boleh digunakan untuk judol atau minuman keras. Nominal bantuan diperkirakan Rp 5,4 juta per keluarga, tergantung keputusan Presiden.