Mahfud Dorong Prabowo Tindak Dapur di Balik Keracunan MBG: Proses Hukum, Jangan Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menindak secara hukum dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga terlibat kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai kasus keracunan tidak boleh dianggap sebagai masalah teknis biasa, melainkan harus ditindak dan dijelaskan kepada masyarakat. Mahfud menyoroti bahwa sejumlah dapur yang menyebabkan keracunan anak sekolah belum pernah diperiksa, sehingga kasus serupa terus terjadi.

Menurut Mahfud, dua masalah utama dalam pelaksanaan MBG adalah dugaan korupsi dan tata kelola yang belum profesional. Ia mengakui pemerintah telah melakukan langkah perbaikan, seperti mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dan menangkap tiga kepala dapur. Namun, ia menekankan bahwa penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas keracunan harus menjadi bagian penting dari pembenahan.

Mahfud mencatatkan peningkatan kasus keracunan dari 12.658 orang pada tahun pertama ke 51.000 orang pada awal September 2026, tiga kali lipat dalam delapan bulan. Ia khawatir jika keamanan makanan tidak diperbaiki, program yang seharusnya meningkatkan gizi anak justru berpotensi menjadi bencana pendidikan.