Mahfud Sebut Prabowo Cerdik: Daripada di Luar Berbahaya, Maka Dikurung Saja

Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah memainkan strategi politik untuk mengendalikan konstelasi politik agar suara kritis tidak berkembang menjadi tekanan dari luar pemerintahan. Hal ini disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD, yang menyoroti sejumlah keputusan Prabowo seperti pergantian Kapolri dan pelantikan 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Menurut Mahfud, langkah-langkah ini merupakan bentuk 'containment' atau pengondisian untuk mengumpulkan suara kritis di dalam lingkaran pemerintahan agar dinamika di luar tetap tenang.

Mahfud menjelaskan, berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) UU Wantimpres, setiap anggota dilarang menyampaikan pernyataan atau penilaian politik secara terbuka kepada publik. Nasihat kepada Presiden harus disampaikan secara tertutup. Dengan ketentuan ini, tokoh-tokoh yang sebelumnya aktif mengkritik di ruang publik kini memiliki batasan ketika menjadi anggota Wantimpres. Komposisi Wantimpres yang melibatkan akademisi, tokoh senior, hingga pengkritik tajam seperti Rocky Gerung juga menjadi bagian dari strategi ini.

Sorotan Mahfud juga mengarah pada pergantian Kapolri. Jenderal Listyo Sigit Prabowo dipindahkan ke posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP), sementara jabatan Kapolri diberikan kepada Jenderal Suyudi Ario Seto. Mahfud menilai penempatan Listyo ke KSP sebagai langkah cerdas untuk mengurangi potensi gangguan. Keputusan ini, menurutnya, menjadi penanda bahwa Prabowo ingin menegaskan kemandiriannya sebagai pemimpin, tidak lagi dapat disandera oleh kekuatan di luar lingkaran kepresidenan.