Mencari Sebab PHK Masih Terjadi di RI

Pemerintah Indonesia mengklaim pertumbuhan ekonomi tetap kuat di 5,61 persen pada kuartal I-2026, melebihi proyeksi lembaga internasional dan di atas rata-rata ASEAN. Indikator seperti inflasi terkendali sekitar 3 persen dan indeks keyakinan konsumen di atas 100 dianggap menunjukkan perekonomian positif. Namun, di tengah klaim ini, pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 32.389 PHK pada Januari-Juni 2026, dengan Jawa Barat sebagai provinsi terbanyak, yaitu 6.727 orang. Data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menunjukkan 126 ribu buruh mengalami PHK dari Januari hingga Mei 2026 berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, menilai terdapat ketidaksesuaian antara data makroekonomi dan kondisi riil masyarakat. Ia berpendapat bahwa jika ekonomi benar-benar tumbuh kuat, seharusnya lapangan kerja lebih mudah didapat dan PHK tidak banyak terjadi. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa PHK harus dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan penciptaan lapangan kerja baru. Menurutnya, tingkat pengangguran yang turun menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan baru lebih banyak dibanding yang hilang. Pemerintah terus memantau dan memberikan stimulus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.