Mengapa Perhitungan Kemiskinan BPS dan Bank Dunia Berbeda?

Perhitungan angka kemiskinan BPS dan Bank Dunia berbeda karena menggunakan standar yang tidak sama. BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang dihitung berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, termasuk pengeluaran minimum untuk makanan (2.100 kalori/hari) dan nonmakanan (tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dll). Hasilnya, pada Maret 2026, 8,07% atau 22,93 juta orang dianggap miskin dengan garis kemiskinan rumah tangga Rp3.091.866/bulan.

Bank Dunia menyatakan 64,2% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan dengan standar $8,30/day (PPP 2021) untuk negara berpendapatan menengah atas. Standar ini ditetapkan berdasarkan negara-negara serupa dan tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik Indonesia. BPS menegaskan bahwa angka Bank Dunia tidak dapat dibandingkan langsung dengan data lokal karena fokus pada perbandingan internasional.

Kedua lembaga sekaligus menyatakan bahwa data BPS lebih tepat untuk kebijakan dalam negeri Indonesia. Pengukuran BPS didasarkan pada Susenas dengan dua kali survei per tahun, mencerminkan kondisi riil masyarakat dengan mempertimbangkan perbedaan regional.